Tidak Ada Yang Jadikan Nelayan Sebagai Komoditas Politik
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan, tidak ada yang menjadikan nelayan sebagai komoditas politik.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solichin dalam acara penyerahan bantuan Alat Tangkap Ikan (ATI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (30/11/2017)
"Kami datang ke sini, menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu dijamin undang-undang. Tidak ada menjadikan nelayan itu sebagai komoditas politik," papar Viva.
Karena menurutnya, seluruh jalur komunikasi pemerintah mulai dari Musrenbangdes, Musrenbangcam, Musrenbangkab dan Musrenbang Provinsi sampai ke tingkat nasional, tdk seluruhnya program-program masyarakat itu bisa terserap.
"Oleh karena itu menurut undang-undang, tugas dari anggota DPR salah satunya adalah menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi itu menjadi program-program melalui dana APBN," jelas putra asli daerah Lamongan ini.
Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa kedatangannya ke Lamongan bersama Tim Komisi IV DPR adalah dalam rangka memantau implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HNSI Yusuf Solichin dalam sambutannya ia mengaku memberi dukungan terhadap misi pemerintah dalam mewujudkan keberlanjutan dalam membangun sektor perikanan tangkap, utamanya mengenai penggantian alat tangkap ikan.
Dalam acara yang dihadiri Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayat, Dirjen Perikanan Tangkap Syarif Widjaya, dan nelayan di Pantura Lamongan, Tuban, Gresik, Pasuruan dan Sutubondo tersebut, Yusuf mengingatkan bahwa tahun 2018 kita menghadapai tahun politik.
Ia minta kesusahan-kesusahan nelayan jangan dijadikan komoditas politik. "Jangan hanya saat pemilu, nelayan dirangkul. Setelah pemilu nelayan ditinggalkan," ungkapnya. (sc)
